Amanah adalah hendaknya kita melakukan survai tentang kekuatan persepsi yang telah diberikan Allah SWT, memperhatikan kepandaian khusus yang diberikan Allah SWT, dan kemudian menggunakannya sesuai kehendak Allah SWT yang memberikan itu semua. Jika kita melihat harta dan anak-anak yang menyayangi kita, maka kita harus merasakannya bahwa semua itu milik Allah yang dipercayakan pada kita. Karenanya kita harus berkorban dan memanfaatkan harta untuk mencari ridha Allah SWT. Jika kita bersedih dan menderita karena kehilangan harta dan titipan Allah SWT, jangan meratap dan mengutuki nasib. Jangan beranggapan bahwa itu semua adalah milik pribadi kita yang kemudian terenggut. Sebab Allah lah yang paling berhak atas milik kita. Dan Dia yang berkenan mengambilnya sesuai keinginan-Nya. Jika kita dicoba dengan harta kekayaan yang melimpah, jangan ragu mengeluarkannya untuk berzakat dan berjihad, jika diperlukan. Karena itulah cara alokasi dan penggunaan harta yang dikehendaki oleh Allah Yang Memberikan harta itu pada kita. Itulah makna amanah.

Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan padamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar.” (QS. Al Anfal : 27-28)

Berjata amanah yang diberikan pada kita dalam tenggang waktu hidup ini, bias dikembalikan kapan saja ketika Allah menghendaki. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas amanat yang dititipkan itu. Maimun bin Mihran mengatakan, “Ada tiga cara untuk membedakan baik buruknya seseorang. Yaitu, bagaimana orang itu memelihara amanat, bagaimana ia menempati janji dan keramahtamahannya

Menganggap amanah sebagai harta kekayaan pribadi adalah suatu perbuatan jahat. Atau kasarnya, barangkali bias dikatakan merampok atau maling. Abdullah bin Mas’ud mengatakan, “Berjuang di jalan Allah akan menghapuskan segala dosa, kecuali penyalahgunaan amanh.” Ia melanjutkan bahwa pada hari kiamat orang yang berjihad di jalan Allah akan diminta membayar hutangnya berupa amanah. Orang itu menjawab, “Ya Tuhan, bagaimana mungkin hal itu bias dilakukan sedangkankehidupan dunia telah berakhir.” Allah berfirman, “Bawa dan masukkan dia ke neraka.” Pada saat yang bersamaan, sejumlah amanat akan tampil dalam bentuk ketika dititipkan kepada orang itu di dunia dahulu. Dia melihat dan serta merta mengenalnya. Dia akan menghampirinya dan minta dipanggul di pundak orang itu hingga ia merasa cukup kemudian amant itu akan turun dari pundak orang itu. “Perbuatan ini akan berlangsung terus dan tidak berakhir,” ujar Ibnu Mas’ud. Selanjutnya, Abdullah bin Mas’ud mengatakan bahwa shalat merupakan suatu amanat, mengambil air wudhu juga amanat, menimbang dan mengukur juga amanat. Amanat yang paling berat tanggungajawabnya adalah amanat yang berupa titipan harta benda kepada seseorang. Dan kelak catatan panjang tentang amanat itu akan diungkap

Renungkanlah, berapa banyak amanat yang telah kita terima sepanjang hidup. Pasti tak terhitung. Hitunglah berapa banyak rahmat Allah yang telah kita peroleh. Pasti tak terukur. Lalu bagaimana kita menunaikan amanat-amanat Allah itu? Jalani amanah itu dengan baik dan konsisten sejak sekarang, Itu saja jawabannya.

sumber : wanto_03
sumber : eramuslim

Read More...

Journal of Graph Algorithms and Applications

Adalah jurnal tentang Algoritma Grafik dan Applikasi. Pada situs ini semua artikel dalam bentuk PDF dan bisa di download, gratis lagi...

Met mengunjungi situs ini. Semoga bermanfaat bagi para matematikawan Indonesia.

Read More...

Departemen Pekerjaa Umum R.I membuka kesempatan kepada para Pasca Sarjana (S2) dan Sarjana (S1) bagi yang berkewarganegaraan Republik Indonesia baik pria maupun wanita, sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditempatkan di lingkungan DPURI, baik di Pusat maupun Daerah, dengan ketentuan : Baca selengkapnya.......

Sumber : http://www.pu.go.id/

Read More...

Dengan ini diberitahukan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan memberi kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang berijazah Diploma III, Diploma II , SLTA dan SLTP sederajat untuk mengikuti Seleksi Pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2007.

Wilayah Jakarta, Jabar, Banten Selengkapnya silahkan klik di sini
Wilayah Jateng Selengkapnya silahkan klik di sini
Wilayah Jatim Selengkapnya silahkan klik di sini
Wilayah Jayapura Selengkapnya silahkan klik di sini
Wilayah Kalsel, Kalteng Selengkapnya silahkan klik di sini
Wilayah Kaltim, Kalbar Selengkapnya silahkan klik di sini
Wilayah Ambon Selengkapnya silahkan klik di sini
Wilayah Merauke Selengkapnya silahkan klik di sini
Wilayah NTB, Bali Selengkapnya silahkan klik di sini
Wilayah NTT Selengkapnya silahkan klik di sini
Wilayah Riau Selengkapnya silahkan klik di sini
Wilayah Sorong Selengkapnya silahkan klik di sini
Wilayah Sulsel, Sulteng Selengkapnya silahkan klik di sini
Wilayah Sultra Selengkapnya silahkan klik di sini
Wilayah Sulut, Gorontalo Selengkapnya silahkan klik di sini
Wilayah Sumatera Selengkapnya silahkan klik di sini
Wilayah Sumut, NAD Selengkapnya silahkan klik di sini
Wilayah Ternate Selengkapnya silahkan klik di sini

Sumber : www.dephub.go.id

Read More...

PENGUMUMAN
No. UK.20/22/15/DJPL-07

Bersama ini diberitahukan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Formasi Tahun 2007 dengan jumlah formasi sebanyak 67 untuk wilayah JAWA TENGAH dengan kualifikasi :

PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia.
2. Memiliki pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
3. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada tanggal 1 Desember 2007;
4. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
7. Berkelakuan baik;
8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Bebas NARKOBA (Surat Keterangan Bebas Narkoba diserahkan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi CPNS Dephub);
10. Bersedia di tempatkan di seluruh wilayah Indonesia (NKRI).

SYARAT – SYARAT PENDAFTARAN
1. Penerimaan Surat Lamaran

• Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 s/d 22 Oktober 2007 melalui PO. BOX. 1260 / SM dan paling lambat diterima panitia pada tanggal 25 Oktober 2007;
• Panitia tidak menerima surat lamaran yang diantar langsung;
• Surat lamaran yang dikirim sebelum pengumuman ini, dinyatakan tidak pernah ada;
• Surat lamaran ditulis tangan (huruf balok) dengan tinta warna hitam serta mencantumkan kode jabatan yang dilamar, ditujukan kepada :
  KEPADA YTH :
  MENTERI PERHUBUNGAN
  Up. PANITIA PENGADAAN CPNS TINGKAT SARJANA MUDA KEBAWAH
  DITJEN HUBLA
  TAHUN ANGGARAN 2007.
  

2. Pelamar wajib melengkapi berkas administrasi :

• Daftar Riwayat Hidup;
• Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (Surat Keterangan Lulus Sementara tidak berlaku);
• Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja bagi yang sebelumnya telah memiliki pengalaman kerja.
• Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dilegalisir dan masih berlaku;
• Fotokopi Kartu Pencari Kerja (Kartu Kuning) dari Dinas Tenaga Kerja yang dilegalisir dan masih berlaku;
• Pas Foto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dengan mencantumkan nama dan jabatan yang dilamar dibalik pas foto;
• Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani Asli dari Dokter Pemerintah;
• Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
• Fotokopi Sertifikat yang dimiliki (Bhs. Inggris, komputer, dll);
• Surat Pernyataan Menyetujui Ketentuan dan Persyaratan pendaftaran ini, ditulis tangan dengan huruf balok oleh yang bersangkutan dengan tinta hitam dan diberi materai 6000 rupiah;
• Amplop kosong (besar) berperangko kilat yang telah dicantumkan nama, alamat rumah yang mudah dihubungi untuk keperluan pengiriman kembali berkas lamaran kepada pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

3. Berkas lamaran disusun rapi sesuai urutan dan disatukan dengan penjepit, dan dimasukan dalam map dengan menuliskan Kode Jabatan yang dilamar pada pojok kiri atas, dengan warna map sebagai berikut :

• Warna Hijau untuk D III;
• Warna Kuning untuk SLTA;
• Warna Merah untuk SLTP.
• TAHAPAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI.

TAHAPAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI.
Seleksi dilakukan dengan sistem gugur dan secara bertahap sebagai berikut :

1. Seleksi administratif (butir B dan C)
2. Tes Fisik ( khusus bagi pelamar untuk jabatan Petugas Gamat/KPLP dan Petugas SAR/Penyelam) pada tanggal 24 s/d 25 Oktober 2007, tempat melihat pengumuman di Kantor Adpel Semarang Jl. Yos Sudarso No. 30 Semarang Jawa Tengah.
3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Tes Fisik tanggal 31 Oktober 2007 melalui Papan Pengumuman di lokasi pendaftaran.
4. Tanda Peserta Seleksi diambil sendiri di lokasi pendaftaran pada tanggal 1 s/d 2 Nopember 2007;
5. Tes Kemampuan Dasar dan Tes Kemampuan Bidang pada tanggal 5 Nopember 2007.

LAIN-LAIN

1. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat;
2. Pendaftaran tidak dipungut biaya apapun;
3. Panitia tidak bertangung jawab terhadap segala pungutan yang dibebankan kepada para pelamar yang mengatasnamakan panitia;
4. Bagi mereka yang dinyatakan lulus seluruh proses seleksi tetapi mengundurkan diri wajib mengganti biaya yang telah dikeluarkan panitia sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
5. Pengolahan Lembar Jawaban Komputer (LJK) menggunakan sistem komputerisasi sehingga kesalahan pengisian menjadi resiko pelamar.

Jakarta, 8 Oktober 2007

PANITIA PENGADAAN CPNS
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
FORMASI TAHUN 2007
KETUA,
ttd


AJIPH RAZIFWAN ANWAR
NIP. 120088431

Sumber : Ditjen Perhubungan Laut
Selengkapnya baca

Read More...

PENGUMUMAN

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

TAHUN ANGGARAN 2007

Nomor : A2.KP.02.10 - 25

Panitia Pengadaan CPNS Departemen Hukum dan HAM R.I. Tahun Anggaran 2007 menerima pendaftaran CPNS Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP), Taruna Akademi Imigrasi (AIM) dan Tenaga Teknis dilingkungan Departemen Hukum dan HAM, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin s.d. Rabu

Tanggal : 22 s.d. 24 Oktober 2007

Tempat :

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Jl. Raya Gandul Cinere, Jakarta Selatan (bagi pendaftar CPNS tingkat pusat, CPNS Taruna AKIP-AIM)

2. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di seluruh Indonesia (bagi pendaftar CPNS tingkat wilayah)

Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut :

1. CPNS Taruna AKIP

Jumlah Lowongan : 60 orang

a. Warga Negara Indonesia;

b. Pria/Wanita;

c. Pendidikan SMU, MA, STM/SMK (Bangunan, Listrik, Elektro dan Otomotif), SMEA, SMPS, Paket C dengan nilai Raport terakhir (nilai Cawu III/Semester II terakhir) rata-rata 6 (enam) dengan nilai Bahasa Inggris 7 (tujuh) ;

d. Umur pada tanggal 1 Oktober 2007 serendah-rendahnya 18 tahun setinggi-tingginya 22 tahun (dibuktikan dengan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir);

e. Tinggi minimal pria 168 cm, Wanita 158 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat pendaftaran;

f. Berbadan sehat, tidak cacat, tidak berkacamata, tidak butawarna, tidak juling dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

g. Bebas HIV / AIDS, bebas narkoba, hepatitis dan paru-paru sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan Keterangan Hasil Rontgen (setelah dinyatakan lulus) ;

h. Tidak bertato, tidak ada lubang dan bekas lubang anting-anting (untuk pria) ;

i. Berkelakuan baik dengan bukti surat dari Kepolisian yang masih berlaku ;

j. Belum menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan ;

k. Tidak terikat dengan Instansi lain, baik Pemerintah maupun Swasta ;

l. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di seluruh Indonesia ;

m. Sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar perjanjian Ikatan Dinas dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sekurang-kurangnya 5 tahun setelah tamat pendidikan terhitung di UPT, dengan membuat surat pernyataan dari orangtua / wali yang dilegalisir oleh Notaris setempat

( diserahkan setelah diterima menjadi Taruna AKIP );

n. Lulus seleksi / Ujian dengan sistem gugur yang terdiri dari :

1) Ujian kesehatan dan kesamaptaan

2) Psikotest

3) Pengamatan Fisik dan Keterampilan

4) Ujian tertulis (TKD)

o. Khusus penerimaan dari Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI selain memiliki syarat tersebut diatas harus memenuhi syarat seperti :

1) CPNS / PNS Departemen Hukum dan HAM RI dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a), dibuktikan dengan surat pengantar dari atasan ;

2) Umur pada tanggal 1 Oktober 2007 tidak lebih dari 25 tahun, yang dibuktikan dengan akte/surat keterangan lahir ;

3) Tidak terdapat catatan cela sesuai PP Nomor 30 Tahun 1980 dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat Kepegawaian/Ka.UPT ;

4) Pelamar yang memenuhi syarat hanya diperbolehkan mengajukan satu lamaran pada salah satu Akademi saja ;

KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN CALON TARUNA AKIP :

Membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI ditulis tangan dengan tinta hitam , bermaterai Rp.6000,- melampirkan :

1. Fotocopy Ijazah terakhir dan Daftar Nilai yang dilegalisir (1 lembar), dan menunjukan Ijazah asli serta foto copy Ijazah SD dan SMP tanpa legalisir dan menunjukkan asli ;

2. Fotocopy Raport terakhir (nilai Cawu III/semester II terakhir) yang dilegalisir (1 lembar) dan menunjukan Raport asli ;

3. Surat Keterangan Dokter Pemerintah/Puskesmas ;

4. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku dan menunjukan aslinya ;

5. Fotocopy akte kelahiran, dan menunjukan aslinya ;

6. Surat Keterangan Belum Menikah yang diketahui oleh Lurah

7. Surat Pernyataan dari Pelamar yang berisi pernyataan meliputi : sanggup tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan Instansi lain / swasta, bersedia ditempatkan diseluruh Indonesia, dan sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar perjanjian ikatan dinas.

8. Fotocopy Kartu Kuning dari Depnakertrans, dan menunjukan aslinya ;

9. Pas fhoto berwarna dasar merah berukuran 3×4 dan 4×6 masing-masing 2 lembar ;

10. Untuk CPNS/PNS Departemen Hukum dan HAM RI disamping butir diatas, juga harus dilengkapi dengan :

a. Surat ijin/Pengantar dari Pejabat Pembina Kepegawaian ditingkat Pusat maupun daerah, atau Kepala UPT ;

b. Fotocopy SK pangkat terakhir yang dilegalisir.

Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna KUNING, diluar map tertulis

§ Nama

§ Tempat dan Tanggal Lahir

§ Pendidikan

§ Alamat Sekarang

§ Nomor Telepon yang mudah dihubungi

2. CPNS Taruna AIM

Jumlah Lowongan : 60 orang

a. Warga Negara Indonesia ;

b. Pria / Wanita ;

c. Pendidikan SMU, ALIYAH, STM / SMK (Bangunan, Listrik Elektro, Otomotif), SMEA, Paket C dengan nilai Raport terakhir (nilai Cawu III/Semester II terakhir) rata-rata 6 (enam) dengan nilai Bahasa Inggris 7 (tujuh) ;

d. Umur pada tanggal 1 Oktober 2007 serendah-rendahnya 18 tahun setinggi-tingginya 22 tahun ;

e. Tinggi minimal pria 168 cm, Wanita 158 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat pendaftaran ;

f. Berbadan sehat, tidak cacat, tidak berkacamata (lebih dari minus 2), tidak butawarna, tidak juling dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter ;

g. Bebas HIV / AIDS, bebas narkoba, hepatitis dan paru-paru sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan Keterangan Hasil Rontgen (setelah dinyatakan lulus) ;

h. Tidak bertato, tidak ada lubang dan bekas lubang anting-anting (untuk pria) ;

i. Berkelakuan baik dengan bukti surat dari Kepolisian yang masih berlaku ;

j. Belum menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan ;

k. Tidak terikat dengan Instansi lain, baik Pemerintah maupun Swasta ;

l. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di seluruh Indonesia ;

m. Sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar perjanjian Ikatan Dinas dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sekurang-kurangnya 5 tahun setelah tamat pendidikan terhitung di UPT, dengan membuat surat pernyataan dari orangtua / wali yang dilegalisir oleh Notaris setempat

( diserahkan setelah diterima menjadi Taruna AIM ) ;

n. Lulus seleksi / Ujian dengan sistem gugur yang terdiri dari :

1) Ujian kesehatan dan kesamaptaan

2) Psikotest

3) Pengamatan Fisik dan Keterampilan

4) Ujian tertulis (Tes Kompetensi Dasar)

o. Khusus penerimaan dari Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI selain memiliki syarat tersebut diatas harus memenuhi syarat seperti :

1) CPNS / PNS di lingkungan Imigrasi dan Divisi Imigrasi Kanwil Departemen Hukum dan HAM dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a), dibuktikan dengan surat pengantar Kepala Divisi Imigrasi, Kabagwai Ditjen Imigrasi dan Kepala UPT Imigrasi ;

2) Umur pada tanggal 1 Oktober 2007 tidak lebih dari 25 tahun, yang dibuktikan dengan akte/surat keterangan lahir ;

3) Tidak terdapat catatan cela sesuai PP Nomor 30 Tahun 1980 dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat Kepegawaian/Ka.UPT ;

p. Pelamar yang memenuhi syarat hanya diperbolehkan mengajukan satu lamaran pada salah satu Akademi saja.

KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN CALON TARUNA AIM :

Membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI ditulis tangan dengan tinta hitam , bermaterai Rp.6000,- melampirkan :

1. Fotocopy Ijazah terakhir dan Daftar Nilai yang dilegalisir (1 lembar), dan menunjukan Ijazah asli serta foto copy Ijazah SD dan SMP tanpa legalisir

2. Fotocopy Raport terakhir (nilai Cawu III/Semester II terakhir) yang dilegalisir (1 lembar) dan menunjukan Raport asli ;

3. Surat Keterangan Dokter Pemerintah/Puskesmas ;

4. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;

5. Fotocopy akte kelahiran, dan menunjukkan aslinya ;

6. Surat Keterangan Belum Menikah yang diketahui oleh Lurah

7. Surat Pernyataan dari Pelamar yang berisi pernyataan meliputi : sanggup tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan Instansi lain / swasta, bersedia ditempatkan diseluruh Indonesia, dan sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar perjanjian ikatan dinas.

8. Fotocopy Kartu Kuning dari Depnakertrans, dan menunjukan aslinya ;

9. Pas Photo berwarna dasar merah berukuran 3×4 dan 4×6 masing-masing 2 lembar

Untuk CPNS/PNS Departemen Hukum dan HAM RI disamping butir diatas, juga harus dilengkapi dengan :

Ø Surat ijin/Pengantar dari Kepala Devisi Keimigrasian, Kabagwai Ditjen Imigrasi dan Kepala UPT Imigrasi;

Ø Fotocopy SK pangkat terakhir yang dilegalisir.

Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna BIRU, diluar map tertulis

§ Nama

§ Tempat dan Tanggal Lahir

§ Pendidikan

§ Alamat Sekarang

§ Nomor Telepon yang mudah dihubungi

3. CPNS Umum

a. Unit Pusat

No. NAMA JABATAN PENDIDIKAN JUMLAH
LOWONGAN
1 Pengkaji Hukum S2 Hukum 2
2 Penyusun Bahan Informasi S1 Perpustakaan 1
3 Penghubung Lembaga/Media S1 Komunikasi 1
4 Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum S1 Hukum 1
5 Penyusun Abstraksi Hukum S1 Hukum 1
6 Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1 Hubungan Internasional 1
7 Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1 Hukum 1
8 Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan S1 Hukum 1
9 Verifikator Keuangan S1 Akuntansi 1
10 Penata Laporan Keuangan D3 Akuntansi 1
11 Analisis Program Komputer S1 Manajemen Informatika 1
12 Sistem Enginer S1 Teknik Informatika 1
13 Penyusunan Bahan Organisasi S1 Hukum 1
14 Penyusun Bahan Ketatalaksanaan S1 Administrasi Negara 1
15 Analis Laporan Hasil Pengawas S1 Hukum 1
16 Penyusun Rencana Pengadaan Pegawai S1 Hukum 1
17 Penyusun Rencana Pengembangan dan Pembinaan SDM S1 Ekonomi Manajemen 1
18 Penterjemah S1 Sastra Inggris 1
S1 Sastra Arab 1
S1 Sastra Perancis 1
S1 Sastra Jerman 1
19 Pembimbing Kerja S1 Pertanian 1
20 Rohaniawan S1 Agama 1
21 Operator Komputer D3 Komputer 1
22 Pemeriksa Paten S1 Biologi 1
S1 Farmasi 1
S1 Kimia Murni 1
S1 Teknik Kimia 1
S1 Teknik Sipil 1
S1 Teknik Elektro 1
S1 Teknik Mesin 1
S1 Teknik Perkapalan 1
S1 Desain Grafis 1

Persyaratan :

1) Tingkat Diploma III (D-III)

a. Usia, pada tanggal 1 Oktober 2007

Sekurang-kurangnya 18 tahun

Setinggi-tingginya 28 tahun

b. Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato

c. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)

d. Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna PUTIH, diluar map tertulis

§ Nama

§ Tempat dan Tanggal Lahir

§ Pendidikan

§ Alamat Sekarang

§ Nomor Telepon yang mudah dihubungi

e. Berkas lamaran terdiri dari,

§ Surat lamaran

Ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI

§ Foto copy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir dengan menunjukkan Ijazah asli beserta Daftar Nilai/Transkip Nilai (legalisir dan menunjukkan asli)

§ Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku

§ Foto copy Kartu Pencari Kerja (AK1) dari Dinas Tenaga Kerja

§ Foto copy Akta kelahiran / Kenal Lahir

§ Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter

§ Pas Photo, hitam putih berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu ujian)

2) Tingkat Sarjana (S-1)

a. Usia, pada tanggal 1 Oktober 2007

Sekurang-kurangnya 18 tahun

Setinggi-tingginya 30 tahun

b. Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato

c. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)

d. Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna HIJAU, diluar map tertulis

§ Nama

§ Tempat dan Tanggal Lahir

§ Pendidikan

§ Alamat Sekarang

§ Nomor Telepon yang mudah dihubungi

e. Berkas lamaran terdiri dari,

§ Surat lamaran

Ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI

§ Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir dengan menunjukkan Ijazah asli beserta Daftar Nilai/Transip Nilai (legalisir dan menunjukkan asli)

§ Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku

§ Foto copy Kartu Pencari Kerja (AK1) dari Dinas Tenaga Kerja

§ Foto copy Akta kelahiran / Kenal Lahir

§ Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter

§ Pas Photo, hitam putih berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu ujian)

3) Tingkat Magister (S-2)

a. Usia, pada tanggal 1 Oktober 2007

Sekurang-kurangnya 18 tahun

Setinggi-tingginya 34 tahun

b. Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato

c. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)

d. Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna HIJAU, diluar map tertulis

§ Nama

§ Tempat dan Tanggal Lahir

§ Pendidikan

§ Alamat Sekarang

§ Nomor Telepon yang mudah dihubungi

e. Berkas lamaran terdiri dari,

§ Surat lamaran

Ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI

§ Foto copy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir dengan menunjukkan Ijazah asli beserta Transip Nilai (legalisir dan menunjukkan asli)

§ Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku

§ Foto copy Kartu Pencari Kerja (AK1) dari Dinas Tenaga Kerja

§ Foto copy Akta kelahiran / Kenal Lahir

§ Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter

§ Pas Photo, hitam putih berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu ujian)

b. Unit Kantor Wilayah

Untuk Pelamar CPNS Daerah (Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia), Nama Jabatan, Jumlah Lowongan dan Kualifikasi Pendidikan dapat dilihat di papan pengumuman masing-masing Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia.

Persyaratan :

1). Tingkat SLTA (Tenaga Pengamanan pada UPT Pemasyarakatan)

a. Usia, pada tanggal 1 Oktober 2007

Sekurang-kurangnya 18 tahun

Setinggi-tingginya 28 tahun

b. Pendidikan : SMU (termasuk Paket C), MA, STM (Bangunan, Listrik, Otomotif, Mesin dan Elektro), SMEA, SMPS dan SPMA

c. Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato

d. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)

e. Tinggi dan berat badan :

§ PRIA

Tinggi sekurang-kurangnya 165 cm dengan berat badan seimbang

§ WANITA

Tinggi sekurang-kurangnya 155 cm dengan berat badan seimbang

2). Tingkat Diploma III ( D-III AKPER)

a. Usia, pada tanggal 1 Oktober 2007

Sekurang-kurangnya 18 tahun

Setinggi-tingginya 28 tahun

b. Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato

c. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)

3). Tingkat Sarjana (S-1)

a. Usia, pada tanggal 1 Oktober 2007

Sekurang-kurangnya 18 tahun

Setinggi-tingginya 30 tahun

b. Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato

c. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)

4). Dokter

a. Usia, pada tanggal 1 Oktober 2007

Sekurang-kurangnya 18 tahun

Setinggi-tingginya 34 tahun

b. Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato

c. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)

KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI

1. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta

2. Foto copy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir dengan menunjukkan Ijazah asli beserta Daftar Nilai/ Transkip Nilai (legalisir dan menunjukkan asli)

3. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku

4. Foto copy Kartu Pencari Kerja (AK1) dari Dinas Tenaga Kerja yang masih berlaku

5. Foto copy Akte Kelahiran / Kenal Lahir

6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter

7. Pas Photo, hitam putih berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu ujian)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di papan pengumuman masing-masing Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia.

Jakarta, 06 Oktober 2007

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

Selaku Ketua Panitia

SUDIRMAN D. HURY

NIP. 040037188

Sumber : http://www.infolowongancpns.pusatlowongankerja.com

Read More...